ASB | Analisa Standar Biaya Part 1

Yuk belajar bagaimana menyusun ASB!! Loh ASB apa pula itu bang (kata orang medan)?? Yang aku tahu ABG “Anak Baru Gede :Red” bang hehe…

Itulah sedikit percakapan gaya anak medan sebagai pengantar Kita untuk belajar tentang Apa itu ASB?Apa tujuan dan manfaatnya ASB?dimana dan bagaimana ASB digunakan?dan bagaimana menyusun ASB tersebut? Bah banyak kali pertanyaannya pegalah tangan ngetiknya pake ngedisain-disain segala  sampai format RKA-SKPD 2.2.1..

Arti dan Maksud ASB

Menurut Dasar Hukum yang nanti Blopini sertakan yang hamper-hampir mirip konsiderannya dengan pembuatan HSP “Harga Satuan Pokok :Red” sebagai dasar dalam menyusun harga/nilai dalam APBN di pusat maupun APBD kalau di daerah tapi kita cenderung bahas di APBD nya saja ya!! maka ASB (Analisa Standar Belanja/Biaya) adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja dan belanja setiap program/kegiatan yang akan dilaksanakan L/K maupun SKPD dalam satu tahun anggaran, dan lagi-lagi hampir sejalan dengan tujuan ABK (Anggaran Berbasis Kinerja) yang lebih cenderung menyoroti/mengkontrol bagaimana sebuah program/kegiatan berjalan, apa target yang ingin dicapai, dampak apa yang akan ditimbulkan setelah kegiatan tersebut terlaksana, nah ASB lah pengontrol untuk beban biaya/belanja secara wajar untuk mencapai tujuan-tujuan tadi…bah pening aku bang ntah apa-apa yang kau bilang…praktek aja langsung bang…

Praktek tanpa teori apa gunanya hehehe….

Beban kerja program/kegiatan yang diusulkan dapat dinilai kewajarannya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

  1. Kaitan logis antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan prioritas APBD
  2. Kesesuaian antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan
  3. Kapasitas SKPD yang bersangkutan untuk melaksanakan program atau kegiatan pada tingkat pencapaian yang diharapkan dalam satu tahun anggaran.

Dasar Hukum ASB akan blopini sajikan dalam edisi kedua tulisan ini (tungguin aja ya…)

 

Tujuan dan Manfaat ASB

Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemda dalam meningkatkan penerimaan daerah (PAD) secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan tersebut pada akhirnya akan memunculkan Underfinancing (SILPA) atau Overfinancing (Defisit) yang akhirnya berujung pada opini gagalnya SKPD sebagai pelaksana teknis maupun Pemda secara keseluruhan dalam perencanaan. Salah satu instrument/alat untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah ASB persis dengan penjelasan ASB di Arti dan Maksud ASB.

Nah manfaat ASB dapat di rangkum menjadi beberapa yaitu :

  1. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi objektif (tidak lagi berdasarkan “intuisi, Feeling, Like or Dislike, apalgi sampai menunggu wangsit hehehe…”
  2. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu program/kegiatan
  3. Penentuan anggaran berdasarkan tolak ukur kinerja yang jelas
  4. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif tidak asal tulis biaya/beban di RKA ataupun potong biaya/beban RKA
  5. Memiliki argument yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan
  6. Akhirnya meminimalisir terjadinya pengeluaran yang tidak jelas dan menyebabkan inefisiensi dalam penganggaran
  7.  Dan diyakini jika semua itu terlaksan maka penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu karena tidak ada cerita menunggu lobi sana-sini.

Posisi ASB dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

ASB memiliki peran yang penting dalam manajemen/pengelolaan keuangan daerah dan dapat dijabarkan menjadi 3 tahap :

1. Tahap Perencanaan

Pada saat musrenbang, renja, kua-ppas. Sehingga ASB digunakan untuk menentukan pagu indikatif dari kegiatan-kegitan yang diusulkan masyarakat.

2. Tahap Penganggaran

Pada saat penyusunan RKA. Sehingga TAPD dapat mengevaluasi usulan program/kegiatan dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan yang bersangkutan dan hal tersebut dapat dikuantitatifkan menjadi RKA

3. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan

Boros? Atau tidak? ASB dapat digunakan sebagai batas atas biaya sebuah program/kegiatan sehinga dapat menjadi tolak ukur dalam penganggaran, jika melebihi ASB maka disebut pemborosan.

Format ASB

Contoh pembuatan ASB

ASB 002

ASB Pembuatan SK, Peraturan

 

Deskripsi :

ASB dalam Pembuatan Surat Keputusan (SK) ataupun Peraturan merupakan kegiatan untuk menguatkan dan memberikan dasar hukum kepada suatu produk daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Personil PNS dan jumlah hari dalam penyusunan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

= Rp 10.000.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

= Rp 45.000,00 per Jumlah Personil per Jumlah Hari Penyusunan

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 10.000.000,00 + (Rp 45.000,00 x Jumlah Personil x Jumlah Hari)

Besok kita lanjutkan ya!! pegel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: