Info | #RPMkonten & #RPMpki, sekarang Bilik Warnet pun diatur Menkominfo

Jumpa pers bersama; APJII – Politikana – Kaskus – Kompasiana & Kompas.com – AJI – LBH-Pers – Vivanews , 5 bulan lalu saat menolak bersama RPM Konten Multimedia

copas dari politikana.com gan

Bilik Warnetpun diatur Menkominfo

Meski mengaku sudah mengalah demi publik, sehingga melakukan revisi terhadap RPM Konten Multimedia, Kementerian Kominfo, terus membuat aturan baru melengkapi RPM Konten.

Awalnya Kemenkominfo melakukan “uji publik” tentang RPM Konten Multimedia, yang kemudian mendapat penolakan dari pelbagai pihak. Lalu, RPM tersebut dikoreksi beberapa kali. Selanjutnya, muncul draft RPM Tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Atau Pengaduan Konten Internet, yang mulai disosialisasikan ke Kadin.

RPM revisi itupun mendapat reaksi penolakan dan koreksi dari berbagai pihak, seperti APJII, AJI maupun ATSI. RPM ini mengatur tak cuma penyelenggara konten internet, tapi juga penyedia jasa internet, bahkan juga operator telepon yang menyediakan akses internet.

Belum usai diskusi dan revisi RPM PKI (Pengaduan Konten Internet) dengan sebuah keputusan, Kemenkominfo kembali membuat RPM Pemanfaatan Akses Internet di Tempat Umum, melengkapi RPM sebelumnya.

Jika disimak RPM ini sangat tidak implementatif. Yang diatur antara lain adalah: Wartel, warnet, perpustakaan, telecenter, sekolah, kampus, perkantoran, dan tempat layanan umum lain baik berbayar maupun gratis (Pasal 1, ayat 14). Itu artinya termasuk tempat-tempat yang memberikan akses poin atau WiFi seca gratis.

Pengelola dalam RPM ini antara lain diwajibkan menyimpan dan memelihara log data informasi terhadap identifikasi pengguna, minimal mencakup tanda pengenal, usia, jenis kelamin dan durasi serta waktu mengakses, minimal dalam jangka waktu 6 bulan bagi dokumen kertas atau 2 tahun bagi dokumen elektronik (Bab II, pasal 4). Sedang pengguna diharuskan bawa KTP (tanda pengenal asli).

Bisa dibayangkan betapa repornya pemilik warnet, harus mencatat nama dan no KTP pelanggannya. Lalu bagaimana dengan cafe atau tempat umum lainnya yang memberikan fasilitas WiFi secara gratis sebagai compliment untuk para pengunjungnya, apakah harus mencatat nama dan no KTP, serta durasi waktu akses internetnya? Bagaimana pula dengan tanggungjawab Telkom yang telah menempelkan ribuan WiFi di tempat umum seperti di alun-alun, pasar dan tempat kerumunan?

RPM ini ternyata tak cuma mengatur pemanfaatan akses internet. Nilai moral dan bilik di warnetpun diaturnya: Bilik hanya digunakan untuk pengguna dewasa, demi menjaga ketertiban, tata susila dan kesopanan umum; Bilik maksimal setinggi posisi kepala; Bilik kaca, minimal kadar transparan 40% (Bab II, pasal 6).

RPM ini benar-benar membingungkan, bukan cuma dalam implementasinya, tapi juga dari tujuan dan semangatnya. Kementerian Kominfo, seolah-olah tak percaya kepada berbagai lembaga seperti AWARI, yang telah mengimplementasikan Nawala, sebagai aplikasi memblokir situs-situs terlarang. Kominfo juga tak percaya kepada pengelola konten yang selama ini telah melakukan self regulated, dengan memasang ketentuan layanan disitusnya.

Yang sangat memprihatinkan, Kementerian Kominfo terlalu sibuk membikin aturan untuk penyelenggara konten di internet, penyedia jasa internet, warnet dan penyedia akses poin, sampai lupa membuat ketentuan layanan untuk situsnya sendiri. Coba saja buka situs resmi Kemen Kominfo di sini. Tak ada ketentuan layanan yang semestinya menyertakan RPM yang dibuatnya. Padahal di situs ini, juga memproduksi konten, ada berita, artikel sampai down load.

Sekadar saran buat pak menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, sebelum sampean ngatur situs penyedia konten, penyedia saluran internet, dan usaha jasa internet, cobalah atur dulu rumah sendiri. Setidaknya buatlah ketentuan layanan di situs resmi kementerian Kominfo.

Berikut adalah draft RPM Pemanfaatan Akses Internet di Tempat Umum.
Draf nya

Tempat kumpul warga penolak | Facebook : Klik Disini

————————————————————————————————-Mungkin setelah ini frekuensi/kanal 2.4 ghz pun disuruh bayar…..kekurangan pemasukan untuk APBN UMKM pun di sikat…..mematikan secara halus, intinya moral tidak perlu diatur namun diberi pendidikan….makanya pendidikan agama ditingkatkan dukung terus pendirian sekolah agama atau pesantren….klo mau ekstrem ikutin gaya pakistan blog url-url yang dianggap merusak moral toh penyedia backbone masih milik pemerintah pasti lebih mudah…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: