Info | Gaya Soekarno, pola Soeharto

Gaya Soekarno, pola Soeharto
Opini – Artikel
MUCHSIN LUBIS

Penampilan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Kedua yang diumumkan pukul 22.00 WIB 21 Oktober lalu, mengingatkan pada Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Presiden Soekarno dikenal sebagai presiden charming dan selalu ingin tampil populis.

Sedangkan Presiden Soeharto memiliki pola dan struktur tersendiri dalam membentuk kabinet. Model kedua mantan presiden ini sangat menonjol pada penampilan SBY. Gaya populis Soekarno tampak pada penampilan SBY berpidato yang selalu menggerakkan tangan pada setiap kalimat pidatonya, walaupun terlihat kaku dan datar, tanpa tekanan aksentuasi pada kalimat yang diucapkannya.

Sedangkan Soekarno mempunyai gerak tubuh yang ekspresif diikuti mimik yang kuat dalam tiap kalimat yang diucapkan serta menjaga aksentuasi dan vibrasi. Soekarno memang seorang aktor panggung, karena pada dasarnya beliau seorang seniman dan dramawan yang mempunyai grup teater (tonil) sebelum menjadi presiden.

Kesamaan SBY dan Soekarno, keduanya tampil sebagai tokoh penggemar popularitas sesuai dengan kondisi zamannya masing-masing. Di zaman Soekarno terutama di era awal kemerdekaan sampai awal 1960-an, beliau senang tampil dalam rapat massa berpidato dengan gegap gempita dan disambut dengan tepuk tangan.

Pidatonya disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia (RRI) ke seluruh nusantara dan masyarakat ramai- ramai mendengarkan. Bahkan satu radio bisa dikerumuni orang sekampung, karena radio masih sangat langka saat itu.

Dengan gaya populis, Soekarno kemudian membangun simbol-simbol kemegahan dengan patung-patung di Jakarta seperti “Patung Selamat Datang,” “Patung Pembebasan Irian Barat”, “Patung Pak Tani,” “Monumen Nasional (Monas)” dan lainnya. Tak hanya itu, Soekarno melekatkan gelargelar istimewa buat dirinya seperti “Paduka Jang Mulia” “Pemimpin Besar Revolusi,” dan gelar-gelar lainnya.

Tak mengherankan, pada era Demokrasi Terpimpin di awal 1960-an, Indonesia sempat digelar sebagai “ Opera State ” (Negara Opera). Presiden SBY juga menampilkan pertunjukan opera ketika membentuk kabinetnya. Televisi sepanjang hari menampilkancalon-calon menteri yang dipanggil, lengkap dengan “acara tebak-tebakan” saat konferensi pers singkat saat keluar dari rumahnya di Cikeas, Bogor .

Televisi dan media pun sibuk ikut main tebak-tebakan dan mengumbar berbagai analisa. Tragedi gempa di Jawa Barat dan Sumbar pun lenyap dari pantauan. Perekrutan menteri pun akhirnya menjadi sinetron reality show. SBY tak mau ketinggalan ikut keluar rehat sejenak tampil di televisi saat mewawancarai calon menterinya.

Sangat populis dan teatrikal sekali. Bila dicermati, perekrutan menteri oleh SBY, mirip dengan pola yang dilakukan Presiden Soeharto ketika berkuasa dari 1966 sampai 1998. Menteri dan calon menteri beberapa pekan sebelum Sidang Umum MPR yang akan memilih kembali Soeharto, dengan jantung berdebar menunggu telepon langsung dari Soeharto.

Begitu juga saat ini, banyak yang berharap ditelepon orang dekat SBY, Hatta Rajasa Andi Mallarangeng, dan Sudi Silalahi. Posisi Hatta Rajasa, Andi Mallarangeng dan Sudi Silalahi, mengingatkan pola Soeharto dengan era pemerintahannya setelah Pemilu 1971 dengan lembaga Asisten Pribadi (Aspri) yang dipegang oleh Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani.

Aspri merupakan orang kepercayaan Soeharto. Aspri kemudian dibubarkan setelah demonstrasi 15 Januari 1974 (Malari) oleh Hariman Siregar Cs. Soeharto mempunyai tangki pemikir (think tank) Centre Strategic for International Study (CSIS) yang dikoordinirAli Moertopo dan teknokrat seperti Daoed Joesoef.

Calon-calon menteri teknokrat kebanyakan diambil Soeharto dari CSIS yang bermarkas di Jalan Tanah Abang Timur, Jakarta . Mirip dengan itu, SBY juga membentuk Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres) yang saat ini diketuai Adnan Buyung Nasution. Bila Soeharto berkuasa dengan dominasi militer dengan dukungan teknokrat ditambah Golkar sebagai partai mayoritas tunggal (single majority), era SBY kini berkuasa dengan koalisi partai politik.

Koalisi parpol tersebut kini sudah menjelma menjadi mayoritas tunggal pendukung SBY di DPR. Sehingga kini istilah oposisi menjadi lenyap” di khasanah demokrasi Indonesia . Tak mengherankan bila kabinet SBY masih dido-minasi kader parpol.

Dalam membentuk kabinet, Soeharto, untuk pos ekonomi dipercayakan pada teknokrat, selebihnya diberikan kepada militer dan Golkar. Demikian pula SBY, pos ekonomi dipercayakan pada teknokrat, selebihnya diberikan pada parpol atau orang yang berjasa dan dekat dengan dirinya secara pribadi.

Seperti saat Soeharto memberikan jabatan Menteri Sosial kepada anaknya Mbak dan Menperindag kepada sahabatnya pengusaha Bob Hasan. Seperti era Soeharto, pada kabinet sekarang, SBY berencana akan membentuk 3 wakil menteri, mirip dengan Soeharto yang sempat membentuk menteri muda. Seperti Soeharto pula, SBY kembali mengaktifkan kembali lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setingkat menteri yang kini dipegang Gita Wirjawan.

Bila di zaman Soeharto militer memegang kendali keamanan sepenuhnya, tak mengherankan bila intelijen dipegang oleh militer (angkatan darat). Tapi kini di zaman SBY polisi dipercayakan sepenuhnya untuk keamanan. Untuk itu, tak mengherankan bila mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutanto dipercayakan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Pertama kali dalam sejarah, polisi menjadi kepala intelijen. Sutanto sukses memberantas terorisme dan premanisme. Ke depan, dengan gaya Soekarno dan pola Soeharto ini, kabinet segera bekerja. Lepas sebagal pro dan kontra, terutama rakyat kecil, mampukah kabinet SBY ini meningkatkan kesejahteraan.

Sebab makin banyak orang yang mengemis di pinggir jalan, banyak rakyat yang menangis kelaparan dan banyak bayi yang kekurangan gizi. Sementara infrastruktur banyak yang hancur. Jalan di Trans Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan masih belum lancar. Bis dari Medan ke Jakarta belum bisa lancar 48 jam seperti dulu.

Petani jeruk dan pisang di Sumut tak bisa lagi mengirim buahnya ke Jakarta karena jalan negara rusak. Sementara itu perekonomian masih sangat timpang di mana 70 persen uang beredar di Jakarta, 15 persen beredar di kota besar di daerah dan hanya 15 persen yang beredar di desa. Otonomi daerah masih berpusat di Jakarta , walaupun SBY sudah merekrut menteri dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia .

Ketika menteri itu disebutkan masuk dalam kabinet, semua tertawa gembira. Tak satu pun tampak dari wajah mereka bahwa banyak tantangan yang bakal dihadapi. Sementara sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Apakah jabatan menteri hanya disambut sebagai naiknya status sosial dan Cuma berhenti di situ saja? Ini yang kita pertanyakan ke depan.

Sumber : Waspada Online

————————————————————————————————

Wah tulisan ini dah lama sangkut lupa di keluarin……blopini sangat menyukai analisa penulis ini….semoga bermanfaat!!

Salam Blopini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: