Info | Korporatokrasi PT Freeport Indonesia Harus Segera Diakhiri

JAKARTA–Pengkampanye Tambang Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Pius Ginting, mengatakan insiden pemboikotan bahan bakar penerbangan Garuda Indonesia oleh PT.Freeport Indonesia menunjukkan kenyataan kekuasaan korporasi yang mengancam kepentingan publik. Untuk itu harus segera diakhiri oleh masyarakat sipil.

Pius menambahkan kekuasaan PT. Freeport Indonesia juga terlihat dalam pemberian uang kepada militer Indonesia sebanyak 8,1 juta US dollar per tahun secara langsung untuk biaya akomodasi dan transportasi militer. “Akibatnya, tentara berada di bawah kontrol privat korporasi, bukan untuk kepentingan warga negara,” ujarnya dalam pers rilis yang diterima Republika, Rabu (6/1).

Dalam aspek perlindungan lingkungan, lanjut Pius, pemerintah Indonesia sungguh tidak berdaya menghadapi PT. Freeport Indonesia. Kapasitas sedimentasi alami Sungai Ajkwa sebesar 15 ribu – 20 ribu ton per hari sementara itu Freeport membuang tailing sebanyak 300 ribu ton per hari.

Sehingga dari awal, operasi PT Freeprot agar tidak merusak ekosistem sungai seharusnya melakukan produksi 1.500 persen dari tingkat produksi saat ini. “Namun karena sejak awal PT. Freeport melakukan eksploitasi mineral melebihi daya dukung alam, untuk restorasi ekologi, pengurangan produksi harus dilakukan lebih dari 1.500 persen,” ujar Pius.

Pius menambahkan pemerintah SBY melalui Menteri Lingkungah Hidup sebelumnya, Rahmat Witoelar tidak meminta PT.Freeprot mengurangi produksi, pemerintah justru membiarkan dan mengganjar perusahaan tersebut dengan PROPER kategori biru. Yang artinya, menurut pemerintah Indonesia, perusahaan tersebut telah memenuhi aturan lingkungan hidup.

Ironis, justru pihak negara lain, seperti Dana Pensiun Norwegia, yang peduli terhadap perusakan lingkungan di Papua, mereka menarik sahamnya dari Rio Tinto, salah satu pemegang saham PT. Freeport Indonesia. “Hal ini tidak bisa dibiarkan secara terus menerus karena melanggar prinsip demokrasi. Korporatokrasi (kekuasaan korporasi PT.Freeport) tidak mungkin diakhiri dengan sendirinya oleh pemerintahan SBY yang sangat pro investasi, dan mengerdilkan hak rakyat,” tandasnya.

Karena itu, lanjut Pius, harus ada gerakan sipil di Papua dan Indonesia yang mendesak kepada pemerintah dan DPR agar kekusaan PT Freeport dibatasi secara nyata dan penuruan produksi lebih dari 1.500 persen demi restorasi ekologi. she/kpo
By Republika Newsroom
Rabu, 06 Januari 2010 pukul 16:30:00

Sumber : Walhi: Korporatokrasi PT Freeport Indonesia Harus Segera Diakhiri

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Kasus yang tidak pernah selesai, jika pemerintah mempunyai will blopini merasa sudah saatnya untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing demi kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia…sesuai dengan pesan the founding father dulu ” jangan keruk harta kekayaan alam Indonesia jika anak bangsa tidak/belum mampu…biarkan sampai anak bangsa mampu” blopini rasa itu merupakan peringatan bagi kita semua.

Semoga !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: