Info | “Anak Haram” Bernama Indonesia

HUT RI KE-63


“Anak Haram” Bernama Indonesia

Oleh: Batara R. Hutagalung, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda

DALAM upaya menegakkan kembali penjajahannya di bumi Nusantara, Belanda mengirim sekitar 150. serdadu–sebagian besar pemuda wajib militer–dari Belanda, dan merekrut sekitar 60 ribu pribumi menjadi serdadu KNIL.

Tindakan Belanda mengirim tentaranya ke suatu negara yang merdeka dan berdaulat jelas merupakan suatu agresi militer. Selama masa agresi militer tersebut, tentara Belanda banyak melakukan kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan dan berbagai pelanggaran HAM berat.

Ratusan ribu rakyat Indonesia, sebagian terbesar adalah rakyat (noncombatant) tewas dalam berbagai pembantaian massal, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, Rawagede, Kranggan (dekat Temanggung), dll.

Berbagai pelanggaran berat HAM, kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Belanda selama masa agresi militer Belanda di Indonesia, hingga kini tidak pernah dibahas, baik di tingkat bilateral Indonesia – Belanda, maupun di tingkat internasional.

Setelah Cultuurstelsel, Poenale Sanctie dan Exorbitante Rechten, Westerling adalah hal terburuk yang “dibawa” Belanda ke Indonesia. Mungkin bab mengenai Westerling termasuk lembaran paling hitam dalam sejarah Belanda di Indonesia. Yang telah dilakukan oleh Westerling serta anak buahnya adalah war crimes (kejahatan perang) dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang sangat berat.

Aksi Westerling ini sebagian besar dengan sepengetahuan dan bahkan dengan ditolerir oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Pembantaian penduduk di desa-desa di Sulawesi Selatan adalah kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity).

Menurut International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda, crimes against humanity adalah kejahatan terbesar kedua setelah genocide (pembantaian etnis). Belanda dan negara-negara Eropa yang menjadi korban keganasan tentara Jerman selama Perang Dunia II selalu menuntut, bahwa untuk pembantaian massal atau pun kejahatan atas kemanusiaan, tidak ada kadaluarsanya. Di sini negara-negara Eropa tersebut ternyata memakai standar ganda, apabila menyangkut pelanggaran HAM yang mereka lakukan.

Pada 16 Agustus 2006 di Jakarta, Menlu Ben Bot mengakui, agresi militernya, telah menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah. Akibat agresi militer ini, ratusan ribu rakyat Indonesia tewas dibantai oleh tentara Belanda. Namun hingga kini Pemerintah Belanda tidak pernah memperhatikan, apalagi memberikan kompensasi kepada keluarga/janda korban pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda.

Pemerintah Belanda juga tidak mau meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas penjajahan, perbudakan dan berbagai pelanggaran HAM berat. Menlu Belanda hanya menyatakan penyesalan (regret) dan bukan permintaan maaf (apology). Radio Nederland sendiri pada 17 Agustus 2005 menyiarkan berita mengenai ucapan Menlu Belanda Ben Bot di Jakarta dengan judul: “Sedih. Tapi Tidak Minta Maaf.”

Juga anehnya bukan Pemerintah Belanda yang memberikan kompensasi atas penjajahan, perbudakan, kejahatan perang dan berbagai pelanggaran HAM berat, melainkan Pemerintah Indonesia yang membayar kompensasi kepada Belanda. Sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Republik Indonesia Serikat (RIS)–yang dipandang sebagai kelanjutan dari Hindia-Belanda (Nederlands Indië)–diharuskan membayar utang Nederlands Indië kepada Pemerintah Belanda sebesar 4,5 miliar Gulden.

Di dalamnya termasuk biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda untuk melancarkan agresi militer I pada 22 Juli 1947 dan agresi II pada 19 Desember 1948. Pemerintah RIS, kemudian setelah RIS dibubarkan dilanjutkan oleh Pemerintah RI, telah membayar sebesar 4 miliar gulden, sebelum dihentikan pembayarannya tahun 1956 oleh Pemerintah RI.

Bahkan Pemerintah Orde Baru di bawah Suharto pada tahun 1969 membayar kompensasi sebesar 350 juta US Dollar bagi perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi di masa pemerintahan Sukarno.

Juga, hingga hari ini, Pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure hari kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Bagi Pemerintah Belanda, hari kemerdekaan Republik Indonesia adalah 27 Desember 1949, yaitu ketika Pemerintah Belanda melimpahkan kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Baru sejak 17 Agustus 2005 Pemerintah Belanda bersedia menerima de facto kemerdekaan RI 17.8.1945.

Dalam acara peringatan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada 15 Agustus 2005 di Belanda, Menlu Belanda Ben Bot mengatakan, “… sudah saatnya bagi Belanda untuk menerima secara de facto, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia telah dimulai pada 17.8.1945, dan setelah 60 tahun menerima secara politis dan moral …”

Dengan demikian bagi Pemerintah Belanda, sampai 17 Agustus 2005 Republik Indonesia tidak pernah ada, dan baru setelah 17-8-2005 diterima secara de facto, bukan de jure.

Berarti, bagi Pemerintah Belanda, Republik Indonesia adalah negara yang tidak mempunyai legalitas, alias “anak haram”. Apakah rakyat Indonesia akan terus membiarkan penghinaan terhadap martabat bangsa seperti ini?

KUKB menuntut Pemerintah Belanda untuk mengakui secara yuridis (de jure) kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Belanda juga harus meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas penjajahan, perbudakan, pelanggaran berat HAM dan kejahatan atas kemanusiaan.

Terakhir, pemerintah Belanda memberikan kompensasi kepada keluarga korban pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antara 1946-1949. [Tamat]

http://www.myrmnews.com/indexframe.p…bsite&id=62331

Aneh.. kita yg dijajah, malah kita yang kasih kompensasi ke penjajah…

Belanda dikenal adalah sebagai pembela HAM dan bebarapa negara barat getol sekali kalo bicara HAM. Namun ketika negaranya terkena kasus HAM seperti diatas atau adanya tuntutan atas kesalahan HAM langsung saja negara barat menggunakan “Standar Ganda”

Dan sayangnya pemimpin-pemimpin bangsa ini tidak mempunyai kekuatan dan harga diri sebagai anak bangsa untuk memberikan kontribusi buat INDONESIA.

Jadi kalo ada calon pemimpin yang bisa menjamin untuk memberikan/mengembalikan harga diri bangsa ini [minimal] sebagai bangsa yang besar, apalagi mensejahterakan rakyat Blopini akan merekomendasikannya untuk dipilih 2009. [namun tetap dengan kontrak politik yang sangat jelas, hak dan kewajiban]

Sebelum dan sesudahnya

Merdeka.....Merdeka......Jayalah INDONESIAKU dalam kemeriahan ultahmu

4 Responses to “Info | “Anak Haram” Bernama Indonesia”

  1. Negara di atas kubangan api, kubangan lumpur, dan kubangan utang …

  2. betul sekali mas……
    indonesia harus berdikari…

    merdeka merdeka merdeka….

  3. hebat…..justru disinilah maksud dari semua protes blopini.
    Blopini ingin memberikan sedikit semangat kepada semua rakyat Indonesia untuk mampu melawan…..katakan salah jika salah dan katakan benar jika memang itu benar….masih perlu kita ingat bagaimana the founding father mengatakan bahwa kita harus ‘berdikari’ berdiri di kaki sendiri…yang artinya dalam pergaulan internasional kita juga memiliki pendapat yang berbeda….kita memiliki wibawa…kita memiliki cara untuk berpolitik di dunia internasional ‘bebas dan aktif’…..

    intinya begini saudara….ketika HAM maka kita harus bisa menentukan bahwa itu sesuai dengan budaya, sosial, politik kita sendiri atau tidak jika memang iya maka HAM bisa diterapkan….jika tidak untuk apa HAM versi barat harus diterapkan di Indonesia…..justru akan merusak tatanan kehidupan bernegara kita sendiri……[hematnya kita juga bisa melakukan hal serupa dengan yang dilakukan oleh negara-negara barat ‘Standar ganda’ namun lebih ke yang positif……]

    Kita harus ingat Indonesia dulu punya kemampuan untuk setara dalam bergaul dan berpolitik di dunia internasional…dan sekarangpun kita harus seperti itu….

    review blopini disini adalah untuk sedikit membakara semangat nasinalis rakyat Indonesia yang mulai pudar karena mengikuti cara dan budaya dari dunia barat…..mana gotong-royong kita [bukan apatis], mana musyawarah kita[bukan vote], mana kebersamaan kita[bukan siapa lo siapa gue]….

    sekali lagi blopini ingin mengucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia ….. selamat berulang tahun dan mari kita bangun bangsa ini menurut/sesuai dengan jiwa dan kemauan serta cara kita…bukan sebaliknya

    Merdeka…merdeka….Indonesia ku

    Blopini

  4. Salam persahabatan, menyenangkan sekali mendapat kunjungan dari sahabat blopini dan meninggalkan sekelumit “jejak” di blog saya. Sungguh kutipan artikel yang penuh dengan nuansa “keprihatinan” ditengah kemeriahan kita menyambut hari kemerdekaan ini. Dan tentunya sepaket dengan preview yang shabat blopini utarakan dengan tentunya semangat nasionalisme yang tinggi.

    Tapi, menurut saya, sangatlah wajar apabila suatu negara — dalam konteks ini sebut saja Belanda dan negara barat, seperti preview yang ditulis sahabat blopini — memiliki standar ganda — lagi-lagi begitu yang disebutkan didalam preview sahabat –, karena apa ? karena kedua-dua produk diatas merupakan rekayasa negera-negara tersebut. Hak Azasi Manusia seakan-akan menjadi sebuah konteks pemberlakuan akan pemberian keadilan bagi manusia, padahal aturan-aturan didalam human right adalah sebuah aturan rekayasa dari kekompakan dunia penjajah — saya lebih senang mengatakannya begitu –, yang kemudian di “paksakan” untuk diakui oleh seluruh dunia, dan kemudian ketika negara-negara pemrakarsa HAM melakukan hal yang “dianggap” oleh kita sebagai kontraproduktifnya HAM, sahabat blopini kemudian menganggap hal itu sebagai standar ganda. Barangkali patut juga kita simak kembali konteks magna charta, yang kemudian digunakan sebagai pembentukan UN dengan terbitnya piagam UN, yang berisi “aturan-aturan hak azasi manusia” tersebut.

    Saya pribadi tidak mau terkooptasi dengan istilah HAM, apalagi digiring untuk mengakui HAM adalah acuan keadilan bagi manusia, seperti intisari yang tersirat dalam kutipan dan priview sahabat blopini berikan. Legitimasi HAM menurut saya adalah legitimasi yang absurd, legitimasi yang dilakukan oleh negara-negara yang berupaya untuk melanggengkan “cengkraman”nya secara halus dan sistemik terhadap bagian lain dunia, yang tentu ujung-ujungnya bentuk penjajahan lain yang dikembangkan oleh dunia penjajah yang dianggap memiliki standar ganda oleh sahabat blopini.

    Bagaimana bisa saya mempercayai Belanda, Inggris, AS, Rusia, Eropa Barat yang at list duduk sebagai dewan pakar perancang hak azasi manusia? yang notabene melakukan suatu kedzaliman dan kejahatan kemanusiaan bukan hanya bagi bagian lain dunia, juga bagi rakyatnya sendiri?

    keadilan akan makna kemanusiaan apa yang harus saya ambil jika kemudian yang menyusun HAM itu sendiri melakukan tindakan-tindakan yang diluar batas kemanusiaan?

    Bagi saya solusi jelas adalah kita jangan mau lagi didikte dengan propaganda-propaganda “halus” semodel HAM dan barangkali yang lainnya, jangan mau lagi digiring dengan konteks yang ternyata “absurd” dan merupakan postulat yang mendukung misi sebenarnya dr negara2 tersebut. Tidak ada istilah standar ganda bagi mereka.

    salam

    [jundul.wordpress.com]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: