Info | Strategi baru dibalik separatis PAPUA

New strategy behind separatism in Papua

Benny YP Siahaan, Geneva

Separatism in Papua is now perhaps the only remaining serious and long-standing separatist problem in Indonesia after the issue of Acehnese separatism was finally and successfully resolved. Following the Aceh peace deal in 2005, it is expected that the Papuan rebellion will follow in the footsteps of Aceh.

However until now there has been no indication that separatist sentiment in Papua is dwindling, in spite of the Indonesian government’s offer of a special autonomy package and various other efforts to win “hearts and minds” of Papuans.

There is a growing nonviolent separatist movement in Papua. In the last few years, we have noticed an incremental change in the strategy of the Papuan separatist movement. This strategy is two-pronged.

First of all, its members often resort to acts of open defiance deliberately designed to provoke the security forces to retaliate. When this tactic proves successful, violent clashes occur, with obvious negative consequences.

A clear example is the violent demonstrations in Abepura in 2006, in the course of which several members of the Indonesian police lost their lives.

Demonstrations are now a fact of life to the Papuan people. The question is how long can the state security apparatus refrain from using a heavy hand when facing clear provocation or violent demonstrations.

Secondly, separatism is driven by allegations that genocide and ethnic cleansing are taking place in Papua. On this particular issue, so far there are at least two studies alleging the existence of genocide and ethnic cleansing.

The first is by the Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic at Yale Law School, and the second is a study by the West Papua Project of the University of Sydney.

This new strategy is tantamount to a “time bomb”. At any moment, it can yield results, particularly if violence occurs as a result of provocation.

In the latter case, one should be thankful for the fact that, in the Abepura tragedy, the police were not provoked to resort to brutal retaliation as in Santa Cruz, East Timor in 1991.

Indeed, after realizing that their legal argument claiming that Papua is not a legitimate Indonesian territory has little future, the separatist movement has looked to the human rights approach and the concept of the responsibility to protect (R2P) as one of the more effective means of attaining their goal.

Based on previous experience, the human rights approach proved successful in East Timor, particularly after the Santa Cruz incident in which Indonesian soldiers shot demonstrators, leading to widespread international condemnation.

After that, attention in East Timor became focused on human rights rather than on decolonization, which the separatists thought would take too long.

Responsibility to Protect (R2P) is one of the most controversial concepts in the field of international relations and human rights in the more than a decade. In recent years R2P has become a source of inspiration to many separatist groups.

According to this concept, a country or group of countries can intervene to resolve a dire situation in a country in the event that it fails to fulfill its responsibilities, particularly if the state in question is unwilling or unable to prevent or stop genocide, mass killings or other major human rights violations.

Although the proponents of R2P claim that support for the R2P concept is increasing, up to the present there is no consensus as to when such an intervention can legitimately occur, under whose authority, or how it can be carried out. The opponents of R2P argue that it is a breach of sovereignty.

Furthermore, the existence of the R2P concept entails the risk of “moral hazard”. Moral hazard, according to Kuperman and Crawford (2006), can be defined as being similar to a situation when people are protected by insurance.

Some of them may behave recklessly or act irresponsibly because the negative consequences of their act are borne by the insurance company.

This is the logic behind the recent shift in the strategy of Papuan separatists. For example, if we look at the aim of the above-mentioned West Papua Project of the University of Sydney, whose study claimed that genocide is taking place in Papua, the aim is to…”raise public awareness of the conflict between West Papua and Indonesia, with particular reference to human rights implications and the threat to the stability of the South Pacific region.”

Hence, all they need is an incident such as happened in Santa Cruz in East Timor to turn everything upside-down and where possible on a bigger scale than Santa Cruz.

Defining the separatist problem in Papua is not an easy task, particularly after it has lingered over a span of more than 35 years, during which time it has evolved into a very complex issue. Over-simplification can be hazardous.

Furthermore, from what we have learned in East Timor and Aceh, repressive security policies have themselves contributed significantly to the increasing of secessionist sentiment and have thereby generated insecurity. In other words, violence generates violence.

On the basis of these considerations, we should seek, even at some cost, to find alternative approaches and in particular, examine the nonviolent solutions to the complex contemporary problems in Papua. The strategy of restraint and to continue to educate the military and police on human rights are vital in this respect.
———————–
The writer is an Indonesian diplomat based in Geneva, Switzerland. The views expressed are solely his own.
URL

Ada pihak² tertentu (baca : negara tertentu) dgn segala perlengkapan “onderdil”-nya serta kemampuannya, sangat mengharapkan terjadinya kekerasan terjadi di Papua sehingga mereka dengan mudah mem blow-up nya menjadi issue human rights abuse di dunia internasional.

Menghadapi issue separatisme dari kacamata seorang diplomat (penulis) tentu berbeda dgn cara pandang seorang militer , seperti alm. LB Moerdani misalnya ….Namun opsi militer untuk saat ini, harus dilakukan dgn hati-hati dan penuh perhitungan dan bukti yg meyakinkan utk mengindari pengalaman di East timor khususnya atau juga di Aceh. Dan kasus human right utk negara seperti indonesia memang paling ampuh. Bangsa Indonesia seharusnya mulai belajar dan sadar, bahwa kelemahan bangsa kita adalah adu domba, tapi kenyataaannya sudah ratusan tahun Indonesia masih dengan mudah di adu domba.

Apa solusinya ??? solusinya perlu memasukan mata-mata ke LSM-LSM dan Ormas dalam negeri dan luar negeri yg berniat menghancurkan NKRI, pelajari mereka dan hancurkan organisasi mereka dari dalam. (Maklum baru baca artikel tentang mata2 dari organisasi penggemar senjata yg berkedok sebagai aktifis menginfiltrasi organisasi anti senjata di Amrik).

Contoh kasus :

Kemaren di papua ada demo tolak syariah…pas ditanya aturan syariah yg mana dibilang aturan syariah yg memindahkan hari kerja ke hari minggu….padahal udah jelas itu PLN yg buat di beberapa daerah di jawa lagi…..dibilang syariah…???? Aneh!!! dan goblok bgt provokatornya (pasti LSM yang sudah dibayar buat mengacau keadaan yang sudah Damai).

Apalagi negara tetangga seperti Aushit (Australia selalu punya kepentingan untuk menghancurkan NKRI) ini ngapain seh ngurus-ngurusin papua kayak Timor leste, tuh papua nugini aja ga becus ngurusnya….dari dulu ga lebih maju dari papua….apalagi yang baru ini Timor leste….dulu didukung abis-abisan sekarang malah pura-pura ga’ tahu apa yang terjadi di timor leste…..justru sekarang timor leste minta bantuan sama Indonesia…..dasar negara Indonesia memang baik tetap menerima timor leste dan membantunya walaupun telah disakiti secara kenegaraan dimata dunia Internasional waktu masih ribut-ributnya.

Suatu keanehan bukan ???? semua daerah separatis sama kejadiannya….
Negara pendukungnya juga itu saja….
trus Separatisnya juga orangnya itu saja……

Menurut info dari forum-forum di Papua asal bawa uang terus kasih cewek abis itu diprovokasi klo pemerintah Indonesia gagal dalam Otsus maka yakin deh saat itu juga pasti ada demo. Padahal otsus kan uangnya block grant, yang mengelola mulai dari governoor sampe ketua RT (orang papua) bahkan sampai tiap kampung di kasih 100 juta cash (saking kebanyakan duit). Sampai ada anekdot ntar kalo duit habis dan cewe’ habis…..paling yang diteriakkan sama aja….
MEREKA
eh…. MERDEKA

Yang disokong oleh Australia seperti PNG dan Timor Leste sampai sekarang masih carut marut….masih ga nyadar saudara Saya yang mau dihasut oleh Aktifis bermata duitan…

Cuma ada catatan kecil disini :

Indonesia harus terus mendengarkan dan melihat apa yang diinginkan rakyat papua kebanyakan dan yang penting adalah kita harus memajukan taraf hidup rakyat sana dan juga memainkan tongkat (bila perlu di berangus seperti PKI) bagi yang bersenjata, dan yang terpenting lagi memata-matai dan kalau bisa meng-cut segala LSM yg ada disana baik asing dan dalam negeri sendiri, kalau dijalankan semua Irian akan tetap NKRI……………masalahnya sampai sejauh mana kesadaran yg diatas (Pemerintah :red) dan yg dibawah (Grass root/Rakyat :red)

2 Responses to “Info | Strategi baru dibalik separatis PAPUA”

  1. mand41l1nc Says:

    Nah aku rasa kita sepaham dengan otsus…..dari dulu aku juga ga’ setuju dengan Otonomi karena keyakinan aku otonomi menimbulkan raja-raja kecil baru, malah aku lebih seide dengan yang dulu pernah berkumandang yaitu negara serikat seperti amerika….jadi nanti dalam negara ada negara bagian. Negara bagian berhak mengurus, mengatur, mengolah dll SDM dan SDA nya sendiri sedangkan Negara sebagai kesatuan/United mengatur segala yang berhubungan dengan hubungan ineternasional…baik itu Politik LN, Keamanan negara/wilayah sampai pada pertahanan dan yang terpenting ekonomi moneter sebuah negara serikat.

    Seperti analisa tulisan aku….yah memang kejadian yang ada di Papua adalah satu gambaran kurang perhatiannya pemerintah dan ketidakberanian pemerintah untuk menghentikan kegiatan LSM bermasalah (mengacau keadaan damai). Dan kembali tetap sedikit diingatkan bahwa rakyat papua harus ikut andil dalam meningkatkan taraf hidupnya sendiri….mungkin budaya malas dan apatis yang saya dengar dari banyak orang dapat dirubah dengan budaya bekerja dan optimis….karena sesuatu tidak dapat berubah jika sesuatu itu tidak ingin dan punya semangat untuk berubah…..

    Btw thanx kunjungannya ocha….ntar aku maen-maen ke rumahmu [blog :red]

  2. Padahal otsus kan uangnya block grant, yang mengelola mulai dari governoor sampe ketua RT (orang papua) bahkan sampai tiap kampung di kasih 100 juta cash (saking kebanyakan duit).

    Menurut saya, otsus itu salah. Pemerintah harus mencari jalan terbaik kalau mau mempertahankan Papua dalam lingkup NKRI senantiasa.
    Otsus itu cuman bikin banyak kaum2 borju lokal disana.
    Sebaiknya, kasih dana tapi dijaga penggunaanya. Kalo tidak, seperti yg kamu bilang. Uang habis maka berteriak mereka ehh merdeka. Bisa jadi begitu.
    Mau M atau tidak saya gak penting (ya iyalah sapa saya😛 ) tapi.. yang penting masyarakat sana tuh sejahtera, otak nya pinter2 semua, dan gak mau dibodoh2in lagi sama orang yg punya interest lain daripada kepentingan semua masyarakat.

    Benci deh sama yang mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri dibanding memikirkan kemajuan masyarakat disana, mengutamakan pembangunan infrastruktur yg memadai sehingga harga barang gak mahal lagi. Juga tidak ada lagi ketimpangan dalam sistem pendidikan antar wilayah barat Indonesia dan tanah Papua tercinta di ujung timur sana.

    Otsus itu entahlah, sampe dimana uangnya juga bingung saya. Lah saya pulang ke kota saya, jalan2 di wilayah seputaran kompleks saya masih sama seperti saat saya meninggalkan kota itu 8 tahun lalu. Damn!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: