Info | Kode ETIK Pers (Semoga Para Insan Pers Baca ini Dlu sebelum Bekerja)

Kuta (ANTARA News) – Dari 500 pengaduan masalah pers yang masuk ke Dewan Pers, 300 diantaranya sudah diselesaikan dan sebagian besar merupakan pemberintaan atau siaran yang melanggar kode etik.

“Selama hampir setahun ini, kami menerima sekitar 500 keluhan dan sebanyak 300 diantaranya sudah kami putuskan. Permasalahanya ada yang sangat sederhana, namun 80 persen lebih kami menemukan pemberitaan atau siaran yang melanggar kode etik,” kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan disela pertemuan Bali Media Forum di Kuta, Kamis.

Menurut dia, banyak faktor yang menyebabkan munculnya pemberitaan yang melanggar kode etik. Tidak hanya dari sisi wartawan saja, tetapi juga karena imbas kepentingan redaksi dan pemilik media itu sendiri.

“Pelanggaran kode etik diantaranya terlihat dari pemberitaan yang tidak berimbang dan terkesan seolah-olah menghakimi. Penyebabnya karena wartawan tidak melakukan pengecekan kembali pada sumber berita. Adakalanya niatan untuk melakukan pengecekan, namun karena terkendala dikejar deadline waktu sehingga wartawan bersangkutan tetap mengeluarkan berita yang tidak imbang,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut pelanggaran kode etik juga terjadi karena kecerobohan dari pihak wartawan dan redaksi yang belum memahami betul kode etik jurnalistik. Terkadang masih ada wartawan di Tanah air yang merasa dirinya tidak boleh ditolak oleh narasumber sehingga akhirnya mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan pada sumber berita.

Memang, kata Bagir Manan, kita tidak bisa serta merta menyalahkan wartawan karena redaksi dan perusahaan media pun bertanggung jawab. Perusahaan dan redaksi tidak boleh memaksa wartawan untuk mendapatkan berita-berita yang tidak memerhatikan faktor kode etik.

“Oleh karena itu, satu-satunya jalan kita harus terus melakukan pelatihan kode etik, pelatihan jurnalistik, dan pelatihan lainnya yang turut mendukung peningkatan kemampuan para jurnalis,” ucapnya.

Bagir Manan di depan peserta Bali Media Forum yang merupakan perwakilan Dewan Pers dari 16 negara itu juga menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan Dewan Pers untuk meningkatkan kualitas pers di Indonesia.

“Kami telah memfasilitasi peningkatan pelatihan wartawan mengenai kode etik dan pengetahuan jurnalistik dan menyelenggarakan sekolah singkat jurnalistik di Palembang, Bandung, Semarang, Pontianak, Banjarmasin, Makasar, dan Jambi,” katanya.

Dewan Pers juga menyelenggarakan berbagai seminar untuk para redaktur dan wartawan serta melakukan sertifikasi wartawan.

“Kami pun telah membentuk tenaga ahli pers. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya permintaan dari para penegak hukum untuk menghadirkan para tenaga ahli pers pada kasus-kasus yang berkaitan dengan pers yang diajukan hingga jenjang pengadilan,” ujarnya.

Dalam pertemuan Bali Media Forum terlihat hadir perwakilan Dewan Pers dan media dari Norwegia, Timur Leste, China, India, Hongkong, Pakistan, Taiwan, Malaysia, Kamboja, Sri Lanka, Filipina, Myanmar, Thailanda, dan Maladewa.

Mereka menyampaikan pengalaman mengenai pers di negaranya masing-masing hingga bagaimana penerapan kode etik jurnalistik.

(ANTARA)

Editor: Suryanto
Sumber :Klik Disini

———————————————————————————————————————
Berikut Petikan Kode Etik Pers :

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

* Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
* Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

BLOG BERITA: Selain masalah amplop [suap], kasus pelanggaran etika yang paling sering dilakukan wartawan dan media adalah plagiat. Sering wartawan menjiplak bulat-bulat artikel hasil liputan wartawan lain dan mengirimkannya ke redaksi seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Wartawan juga sering memakai foto hasil jepretan orang lain tanpa menuliskan kredit foto atau hak cipta si fotografer, bahkan tak jarang si wartawan berani membuatkan kredit foto atas namanya sendiri.

Redaktur media, terutama koran-koran daerah, hampir setiap hari mengutip berita dari situs Internet seperti Detikcom tanpa menuliskan sumber kutipannya Detikcom, melainkan cuma dibuat “Int” [singkatan dari Internet] atau “Dtc” [konon singkatan dari Detikcom] — padahal redaksi Detikcom sendiri sudah pernah menegaskan bahwa media online itu tidak pernah punya singkatan Dtc. Kasusnya berbeda dengan singkatan kantor berita AFP dan AP yang memang merupakan inisial resmi.

Khusus dalam hal kutip-mengutip ini aku melihat secara umum blogger lebih beretika ketimbang media konvensional; blogger biasanya patuh menuliskan sumber kutipan plus tautan ke media sumber bila ada tautan Internetnya.

——————————————————————————————————————–
Semoga para insan pers membaca kode etik yang telah ditetapkan sehingga dalam bekerja bisa memberitakan informasi yang layak, tepat, proporsional dan bertanggung jawab serta mengedepankan fakta apalagi jangan sampai melanggar kode etik.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 735 other followers

%d bloggers like this: