Info | Pemerintahan Indonesia Saat ini [Part 2]

Setelah merilis Info | Pemerintahan Indonesia Saat ini [Part 1] sekarang blopini akan merilis Info | Pemerintahan Indonesia Saat ini [Part 2]
———————————————————
Exclamation [Update] Hutang Indonesia tembus 1.700 Triliun !!

VIVAnews – Pemerintah mengumumkan, per 31 Mei 2011, memiliki utang US$ 201,07 miliar atau Rp1.716 triliun dengan kurs Rp8.537 per dolar AS. Utang ini melonjak dibandingkan posisi akhir 2010, yang tercatat Rp1.676 triliun.

Dalam data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, utang tersebut lebih dari setengahnya dalam bentuk Surat Berharga Negara.

“Proporsi pinjaman luar negeri sebesar 34 persen, sedangkan SBN 65,7 persen,” tulis keterangan itu, Senin 13 Juni 2011.

Bila dilihat dari mata uang, utang tersebut mayoritas dalam bentuk dolar AS, kecuali SBN rupiah yang nilainya Rp955 triliun atau setara US$112 miliar. “Catatan ini merupakan angka sangat sementara.”

Sejak 2006, outstanding utang per 31 Mei ini merupakan tertinggi. Pada 2006, utang pemerintah hanya US$144 miliar (Rp1.302 triliun dengan kurs saat itu Rp9.020 per dolar AS), dan pada 2007 naik lagi menjadi US$147 miliar (Rp1.389 triliun).

Sementara pada 2008 menjadi U$149 miliar (Rp1.636 triliun), pada 2009 US$169 miliar (Rp1.590 triliun), dan pada 2010 naik menjadi US$186 miliar atau Rp1.676 triliun. (umi)

sumber klik disini

Naik, Utang RI Capai Rp 1.804 triliun

JAKARTA, KOMPAS.com – Saat ini, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun 1 persen dari rasio utang di akhir tahun lalu. Rasio utang menurun seiring membesarnya nilai PDB Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menyatakan, saat ini rasio utang Indonesia sudah mencapai 25 persen. Akhir tahun lalu, rasio utang masih 26 persen. “Tapi secara nominal meningkat,” ujarnya, Rabu (15/6/2011).

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, rasio utang memang sudah turun drastis. Tahun 2005, rasio utang masih 47 persen. Sedangkan di tahun 2000, rasio utang mencapai 89 persen. Penurunan rasio utang itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perbaikan peringkat utang Indonesia di mata lembaga pemeringkat.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mencatat total utang pemerintah sampai Juni 2011 sebesar Rp 1.804 triliun, naik Rp 127 triliun dari akhir 2010 sebesar Rp 1.677 triliun. Nominal utang itu bertambah karena penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sedangkan penambahan dari utang luar negeri relatif stabil.

Penerbitan SBN terutama di pasar domestik itu bertujuan untuk refinancing utang lama, mengurangi pinjaman luar negeri, dan mengembangkan pasar keuangan domestik.

Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng menilai, yang terpenting dari pengelolaan fiskal bukan besaran rasio utang yang cenderung menurun, melainkan dari tingkat kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah tidak berani defisit tinggi karena kenyataannya penyerapan anggaran rendah,” ujarnya.

Manager Program Infid Wahyu Susilo sependapat. Ia menegaskan, yang terpenting saat ini adalah pemerintah mampu menyerap anggaran secara maksimal tanpa berpikir untuk berutang. “Kurangi utang, karena saat ini penyerapan utang baru 20 persen. Padahal kita terus membayar bunganya, jadi sangat mubazir,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengkritik upaya pemerintah yang memaksimalkan utang domestik lewat penerbitan SBN. Sebab, toh, nyatanya, asing yang banyak membeli SBN.

Meski rasio utang menurun, pemerintah juga tak boleh berleha-leha. Sebab, beban pembayaran utang masih besar. Tahun lalu, pemerintah membayar utang jatuh tempo Rp 135,6 triliun.

Tahun ini, total beban utang yang mesti dibayar mencapai Rp 148,1 triliun. “Pembiayaan utang tahun ini justru melebihi defisit,” ungkap Rahmat. Sebab, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diperkirakan Rp 124,7 triliun.

Dus, pemerintah harus mencari dana Rp 288,8 triliun guna menutup defisit dan membayar utang tersebut. Memang, nilai utang jatuh tempo dalam kurun waktu 2005-2011 sendiri semakin besar. “Ini adalah utang-utang lama yang dibuat 15-20 tahun yang lalu,” terang Rahmat. (Bambang Rakhmant/Kontan)

sumber : kompas

Tapi kabar baiknya, rasio antara GDP (Produk Domestik Bruto) dengan hutang Indonesia menurun jadi 26% di 2011 ini. Mudahnya kalau penghasilan agan Rp 1.000.000 maka hutang agan 260.000,-. Bandingkan sama Amrik tahun 2010 kemarin yg rasio GDP-nya 97%, artinya kalau penghasilan warga amerika 1.000.000 maka hutangnya 970.000

pdrb indo
pdrb indo 2
pdrb indo 3

———————————————————————————————————-
Indonesia Kurang Dokter: Butuh 30.000 Lagi. Anehnya 15.000 Ngangur krn Uji Kompetensi
Indonesia Kekurangan Banyak Dokter
Rabu, 15 Juni 2011 13:28 WIB | 768 Views

Sukabumi (ANTARA News) – Indonesia masih kekurangan banyak tenaga dokter, dari minimal 70 ribu orang yang dibutuhkan, baru tersedia 40 ribu orang dokter saja.

“Saat ini dokter di Indonesia hanya ada 40 ribu orang, seharusnya dari pemantauan dan penelitian kami minimalnya dokter di Indonesia harus ada 70 ribu orang,” kata Ribka TJiptaning, Ketua Komisi IX DPR RI, komisi yang membidangi kesehatan.

Dengan jumlah yang ada sekarang, perbandingan antara populasi dengan jumlah dokter di Indonesia 1:3.400, yang artinya satu orang dokter menangani 3.400 penduduk.

Dalam kondisi itu, menurut Tjiptaning, bagaimana pelayanan kesehatan masyarakat bisa terjamin? Akibatnya banyak masyarakat khususnya masyarakat kecil tidak bisa mendapatkan pelayanan dokter.

Di sisi lain, sekitar 15 ribu calon dokter di Indonesia tidak bisa praktik karena terkendala masalah ujian kompetensi dokter Indonesia (UKDI). Banyak lulusan fakultas kedokteran dari berbagai universitas tidak bisa bekerja atau praktik lantaran tidak memiliki sertifikat UKDI.

“Ini yang menjadi masalah, sangat disayangkan mereka yang sudah menimba ilmu untuk menjadi dokter terhalang oleh UKDI, jadi banyak diantara mereka yang tidak bisa bekerja sebelum lulus UKDI,” katanya.

Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Kuba, perbandingan antara dokter dan masyarakat tidak terlalu jauh sehingga seluruh masyarakat bisa terlayani oleh dokter.

Seharusnya pemerintah tidak mempersulit izin dokter karena dipastikan mereka yang lulus itu minimalnya sudah bisa mendiagnosa penyakit. “Masa calon dokter yang baru lulus kuliah tidak bisa mengimfus atau memeriksa pasien, mereka akan terbiasa jika sering praktik, bukan mengurusi masalah UKDI saja agar bisa praktik,” papar Ribka.

Di Pulau Jawa saja hanya 40 persen Puskesmas yang sudah memiliki dokter, bagaimana di luar Pulau Jawa dipastikan jumlahnya akan lebih rendah. Ribka menjelaskan, dengan minimnya jumlah dokter bisa menyebabkan sebagian dokter pragmatis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena dengan membludaknya jumlah pasien dokter akan memilih pasien yang berduit saja karena terlalu jenuh. “Rata-rata saat ini hanya 1-2 dokter saja yang bertugas di satu Puskesmas,” tambah Ribka.

Politisi PDI Perjuangan ini menandaskan, pihaknya juga akan terus membenahi masalah kesehatan di Indonesia mulai dari pelayanan sampai fasilitas kesehatan.

Namun Tjiptaning tidak menyoroti mengenai mahalnya biaya pendidikan, khususnya di bidang kedokteran, yang mungkin juga menjadi kendala dalam pengadaan tenaga dokter trampil di Indonesia.

http://www.antaranews.com/berita/263…-banyak-dokter

———————————————————————————————————–

Beginilah Modus Mafia Politikus Partai dan Anggota Dewan Bermain di Proyek
Praktek politikus yang juga elite partai politik bermain dalam proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bukan hal baru di negeri ini. Namun, bagaimana cara para politikus itu bermain dalam proyek-proyek di Kementerian BUMN itu? Eks Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu menuturkan bahwa banyak modus dilakukan oleh para politikus itu. Dari bertandang ke kantor kementerian untuk menawarkan proyek hingga upaya menempatkan orang di jajaran direksi.

“Mereka biasanya mulai ingin menempatkan orang sebagai direksi di BUMN,” kata Said kepada Tempo yang menghubunginya, Kamis, 14 Juli 2011 malam. “Lobi awalnya, biasanya mengenalkan oknum calon direksi tersebut pada pejabat-pejabat kementerian.” Dalam ingatan Said, dari sekitar 700 posisi direksi BUMN, ada 850 usulan direksi. “Sebanyak 80 persen dari usulan partai politik,” kata Said. Sedangkan jumlah institusi sebanyak 141 BUMN.

Perusahaan BUMN yang paling diincar oleh partai politik biasanya adalah PT Pertamina, PT PLN, bank, PTP, dan pabrik pupuk. BUMN-BUMN ini dianggap paling ‘basah’. Lalu, para anggota partai politik itu juga kerap membawa rekanan mereka ke kementerian. Tujuannya untuk memuluskan bisnis rekanannya tersebut. “Tolong dibantulah,” kata Said menirukan para anggota partai politik tersebut.

Mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil membenarkan upaya anggota partai politik ini. Tapi, ia menyatakan bahwa untuk melobi tak harus mampir ke Kementerian BUMN. “Lewat telepon,” katanya. Atas upaya mencari lahan bisnis oleh anggota partai politik ini, Kementerian BUMN akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. “Bahwa seluruh karyawan dan direksi BUMN tidak boleh terlibat partai politik,” ujar Said.

Tapi, ternyata, kata Said, masih ada beberapa direksi BUMN yang nakal sehingga terpaksa dipecat. “Karena kita tahu good corporate governance-nya jelek” ujarnya. “Tidak obyektif, terlalu melayani partai politik dan memasukkan aspek non-korporasi dalam pengambilan keputusan.”

Sofyan pun membenarkan hal ini. “Saya ngomong terus terang. Kalau cari tikungan kiri-kanan, selama saya menteri, tidak akan ada kariernya,” ujar Sofyan menimpali. Sebab, direksi yang ditunggangi partai politik, menurut Sofyan, bisa diintervensi. Direksi BUMN dengan tipe seperti ini, kata Sofyan, tidak akan dipromosikan.

Sementara itu, soal nilai proyek yang ditawarkan dan diminati oleh anggota partai politik ini tidak bisa disebut oleh Said maupun Sofyan. Sebab, proyek itu ditangani oleh BUMN, bukan oleh kementerian. Salah satu pejabat di Kementerian BUMN yang menjadi sumber Tempo bahkan menyebutkan bahwa lobi politik bahkan tak jarang dilakukan pimpinan partai politik itu sendiri. “Partai penguasa memang,” kata sang sumber.

Bahkan, sumber tersebut juga menyatakan bahwa Menteri BUMN saat ini, Mustafa Abubakar, pernah mengingatkan Said Didu tentang sikap anggota DPR. “Kau tidak disukai orang DPR,” kata Mustafa kepada Said seperti ditirukan oleh sang sumber. Said saat itu dianggap menghalang-halangi jalur bisnis partai politik di Kementerian BUMN. Selanjutnya, baik Said maupun Sofyan menolak berkomentar tentang kinerja dari Kementerian BUMN saat ini.

Berikut pengakuan Paranormal sekaligus mantan anggota DPR yang blak-blakan membuka praktek modus para politis senayan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di dewan.

Beginilah Modus Mafia Politikus Partai dan Anggota Dewan Bermain di Proyek
Praktek politikus yang juga elite partai politik bermain dalam proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara bukan hal baru di negeri ini. Namun, bagaimana cara para politikus itu bermain dalam proyek-proyek di Kementerian BUMN itu? Eks Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu menuturkan bahwa banyak modus dilakukan oleh para politikus itu. Dari bertandang ke kantor kementerian untuk menawarkan proyek hingga upaya menempatkan orang di jajaran direksi.

“Mereka biasanya mulai ingin menempatkan orang sebagai direksi di BUMN,” kata Said kepada Tempo yang menghubunginya, Kamis, 14 Juli 2011 malam. “Lobi awalnya, biasanya mengenalkan oknum calon direksi tersebut pada pejabat-pejabat kementerian.” Dalam ingatan Said, dari sekitar 700 posisi direksi BUMN, ada 850 usulan direksi. “Sebanyak 80 persen dari usulan partai politik,” kata Said. Sedangkan jumlah institusi sebanyak 141 BUMN.

Perusahaan BUMN yang paling diincar oleh partai politik biasanya adalah PT Pertamina, PT PLN, bank, PTP, dan pabrik pupuk. BUMN-BUMN ini dianggap paling ‘basah’. Lalu, para anggota partai politik itu juga kerap membawa rekanan mereka ke kementerian. Tujuannya untuk memuluskan bisnis rekanannya tersebut. “Tolong dibantulah,” kata Said menirukan para anggota partai politik tersebut.

Mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil membenarkan upaya anggota partai politik ini. Tapi, ia menyatakan bahwa untuk melobi tak harus mampir ke Kementerian BUMN. “Lewat telepon,” katanya. Atas upaya mencari lahan bisnis oleh anggota partai politik ini, Kementerian BUMN akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. “Bahwa seluruh karyawan dan direksi BUMN tidak boleh terlibat partai politik,” ujar Said.

Tapi, ternyata, kata Said, masih ada beberapa direksi BUMN yang nakal sehingga terpaksa dipecat. “Karena kita tahu good corporate governance-nya jelek” ujarnya. “Tidak obyektif, terlalu melayani partai politik dan memasukkan aspek non-korporasi dalam pengambilan keputusan.”

Sofyan pun membenarkan hal ini. “Saya ngomong terus terang. Kalau cari tikungan kiri-kanan, selama saya menteri, tidak akan ada kariernya,” ujar Sofyan menimpali. Sebab, direksi yang ditunggangi partai politik, menurut Sofyan, bisa diintervensi. Direksi BUMN dengan tipe seperti ini, kata Sofyan, tidak akan dipromosikan.

Sementara itu, soal nilai proyek yang ditawarkan dan diminati oleh anggota partai politik ini tidak bisa disebut oleh Said maupun Sofyan. Sebab, proyek itu ditangani oleh BUMN, bukan oleh kementerian. Salah satu pejabat di Kementerian BUMN yang menjadi sumber Tempo bahkan menyebutkan bahwa lobi politik bahkan tak jarang dilakukan pimpinan partai politik itu sendiri. “Partai penguasa memang,” kata sang sumber.

Bahkan, sumber tersebut juga menyatakan bahwa Menteri BUMN saat ini, Mustafa Abubakar, pernah mengingatkan Said Didu tentang sikap anggota DPR. “Kau tidak disukai orang DPR,” kata Mustafa kepada Said seperti ditirukan oleh sang sumber. Said saat itu dianggap menghalang-halangi jalur bisnis partai politik di Kementerian BUMN. Selanjutnya, baik Said maupun Sofyan menolak berkomentar tentang kinerja dari Kementerian BUMN saat ini.

Berikut pengakuan Paranormal sekaligus mantan anggota DPR yang blak-blakan membuka praktek modus para politis senayan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di dewan.

Sumber : Klik Disini

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 735 other followers

%d bloggers like this: