Perspektif | Pemekaran Sumatera Bagian Tenggara menjadi Provinsi

Sebelum mengulas banyak tentang pembentukan Sumatera Bagian Tenggara, blopini akan mencoba mengutip beberapa berita tentang ini berikut petikannya :

DPRD Sumut Dukung Pembentukan Provinsi Sumatra Tenggara

DPRD Sumut Dukung Pembentukan Provinsi Sumatra Tenggara

MEDAN–DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyatakan mendukung penuh rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dan selanjutnya akan membentuk panitia khusus yang bertugas membahas usulan tersebut. Dukungan itu disampaikan sejumlah anggota DPRD Sumut ketika bertemu Panitia Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara di gedung DPRD Sumut di Medan, Rabu.

Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga dan Kamaluddin Harahap dan dihadiri sejumlah Panitia Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara serta tokoh dan pemuka masyarakat Tapanuli bagian selatan. Sejumlah anggota Komisi A DPRD Sumut yang hadir pada pertemuan itu juga menyatakan dukungan atas rencana pembentukan provinsi baru tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Sumut Marasal Hutasoit yang selama ini dikenal sebagai pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli juga mendukung pembentukan provinsi ini. Dia mengapresiasi penjelasan panitia bahwa pembentukan provinsi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia pun yakin, pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara tidak didasari semangat sektarian, seperti kesukuan agama dan sebagainya. “Jadi kami harapkan pimpinan segera merespons ini dengan membentuk pansus. Kalau menurut saya, dalam dua bulan ini sudah bisa selesai,” kata politisi Partai Damai Sejahtera ini.

Provinsi Sumatera Tenggara itu sendiri direncanakan meliputi lima kabupaten/kota yang selama ini berada di wilayah Provinsi Sumut. Kelimanya masing-masing Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

Dukungan atas pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara juga disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Nurul Azhar Lubis. Ia juga meminta pimpinan DPRD Sumut segera membahas masalah itu. “Komisi A sepakat membahas masalah ini, tidak ada masalah,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap dan Chaidir Ritonga juga sepakat dengan usulan para anggota Dewan. Menurut Kamaluddin, rencana pembahasan yang dilakukan DPRD Sumut hanya melanjutkan aspirasi yang masuk ke DPRD periode lalu.

Penasihat Panitia Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, Chairuman Harahap menegaskan rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara murni didasari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama yang tinggal di kawasan Tapanuli bagian selatan. Salah satu caranya, menurut dia, adalah mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga rentang kendali pelayanan semakin dekat. “Inilah keinginan politik masyarakat Tapanuli Selatan,” kata anggota Komisi III DPRD itu.

Sumber : Klik Disini

——————————————————————————————————————————————————————–

Pemekaran merupakan bagian dari prinsip distribution of power/prinsip pembagian kekuasaan, yang dirumuskan dalam bentuk desentralisasi atau pelimpahan wewenang politik baik dari pusat maupun dari daerah pemekaran itu sendiri. Dalam hal ini kita bicara tentang pemekaran provinsi. Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakarsa dari dalam, menumbuhkan kekuatan-kekuatan dari masyarakat sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengharapkan perubahan dan peluang yang lebih luas. Dengan status provinsi tiap daerah mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari sumber pendapatan sendiri. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kedua, hasil PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dana perimbangan keuangan, ketiga, pinjaman daerah. Keempat, pendapatan daerah yang syah lainnya.
Ketika daerah lain belum memimpikan, apalagi merencanakan atau mengusulkan pemekaran, sejumlah tokoh di atau dari Sumatera Utara (Sumut) sudah mengusulkan pemekaran untuk menjadikan Provinsi Tapanuli. Namun sampai sekarang belum terwujud padahal sejumlah daerah di NKRI sudah berhasil meng-otonomkan daerahnya, dan tercatat setelah runtuhnya orde baru pemekaran provinsi meningkat derastis yang dulunya cuma 27 provinsi sekarang sudah mencapai 33 provinsi. Lalu apa yang menjadi kendala di balik perjuangan prov- Tapanuli?
Tercatat ada tiga pemekaran yang di usulkan jadi provinsi di daerah Tapanuli saja yaitu, Prov-Tabagsel/Sumtra, Prov-Tapanuli, dan Prov-Tapanuli Barat. Dari sini kita lihat bahwa kendala terbesar terbentuknya Prov-tapanuli itu adalah tidak adanya suara bulat di tubuh Tapanuli, barangkali banyak alasannya termasuk karna kaitan histories, agama atau kebijakan politik yang berbeda antar daerah Tapanuli itu sendiri. Makanaya beberapa waktu lalu kita saksikan bagaimana aksi pendukung PROTAP/Prov-Tapanuli menyuarakan aspirasinya dan berakhir teragis dengan meninggalnya ketua DPRD SUMUT, barangakali kita tahu bahwa tuntutan PROTAP yang mayoritas Kristen dari tapanuli utara dan sekitarnya itu memang belum sesuai prosedur dan persyaratan. Apalagi setelah Sibolga, Tap-Teng dan Nias Selatan mencabut dukungannya, mereka tinggal empat kabupaten, makanya tuntutan mereka batal demi hukum , seperti di kutip dari pernyataan wakil ketua DPP PBR SUMUT.
Sekarang boleh dibilang bahwa “Provinsi Tapanuli hanya sebuah harapan”, namun perlu kita ketahui bahwa jauh di sudut peta SUMUT ada perjuangan lain untuk mencapai impian pemekaran itu, provinsi SUMTRA/Sumatera Tenggara yang di usulkan Tapanuli Bagian Selatan/TABAGSEL, sekarang lima daerah masing-masing Kota Padangsidimpuan, Tap-Sel, Madina, Palas, dan Paluta sedang berjuang di kancah politik. Kemudian lima daerah ini tidak ikut dalam perjuangan PROTAP yang sekarang. Bahkan kenyataan yang kita lihat bahawa perjuangan ini disponsori daerah-daerah yang mayoritas muslim. Penulis optimis bahwa SUMTRA ini akan berhasil dan seyogiyanya kita sebagai putra-putri daerah harus ikut menyumbangkan kontibusi yang kita mampu. Apalagi elemen-elemen masyarakat juga serentak mendukung seperti HPM/Himpunan Pemuda Mandailing yang berpusat di Medan mengatakan dukungan penuh terhadap agenda ini seperti di rilis dari pernyataan ketua HPM Ahmad Sukhairy Lubis, begitu juga tokoh-tokoh kita yang ada dipusat mengatakan memang sudah sepantasnya daerah kita dimekarkan.
Menurut Caleg DPRD Sumut dari Partai Pelopor, Peri Dahrianto Siregar kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) sudah selayaknya mekar dari Propinsi Sumatera Utara, guna mempercepat pembangunan didaerah ini. Jauhnya jarak ibukota propinsi Medan dari Tabagsel berakibat tidak maksimalnya pembangunan di kawasan ujung Sumut ini, sehingga pemekaran merupakan jawaban guna mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya,” katanya.
Peri Dahrianto mantan anggota DPRD Tapanuli Selatan periode 1999-2004 ini, mengatakan, sumber daya alam (SDA) yang dimiliki empat kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas (Palas), Padang Lawas Utara (Paluta), Mandailing Natal (Madina) serta Kota Padangsidimpuan, sudah sangat mencukupi dalam mendirikan propinsi baru.
Kelima daerah yang terletak paling ujung Sumut ini memiliki SDA melimpah berupa perkebunan sawit, karet, pertambangan emas, hasil laut, peternakan, penakaran burung walet, ditambah dengan panorama wisata yang tidak kalah dari daerah lainnya.
Sedang dari segi sumber daya manusia (SDM), Tabagsel memiliki putra-putri handal mampu bersaing ditingkat nasional bahkan internasional. “Kecerdasan maupun keahlian putra –putri Tabagsel sudah menasional mulai dari zaman perjuangan hingga saat ini,” katanya.
Juga seperti pernyataan Ketua DPRD Tapanuli Selatan Rahmat Nasution mengatakan, DPRD sangat mendukung adanya deklarasi lima kepala daerah di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.Sebagai bukti keseriusannya adalah dengan mengeluarkan rekomendasi bersama untuk menyetujui pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara ini. Ketua DPRD/madina Imran Khaitami mengatakan, usulan pembentukan provinsi ini sangat tepat karena kabupaten/kota di wilayah Tapanuli Bagian Selatan sangat jauh dan sulit dijangkau dari Medan,Ibu Kota Sumatera Utara. Jadi Penulis sangan antusias dan optimis dengan agenda besar ini apalagi nanti tabagsel dapat dukungan dari Labuhan Batu dan daerah-daerah pemekarannya, karna menurut sensus, penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang mayoritas bersuku Batak berjumlah mencapai 45, 50%, makanya Ketua Aliansi Masyarakat Labuhanbatu (AMAL) Jakpar Siddik Nasution sependapat dengan Yos Batubara. Jakpar menyatakan, terkait rencana pembentukan Provinsi Sumtra, Labuhanbatu Induk, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan sudah selayaknya bergabung.

Sumber : Klik Disini

——————————————————————————————————————————————————————–

Begitu gencarnya opini yang berkembang terkait pembentukan Prov. Sumatera Bagian Tenggara (Sumtra) maka blopini coba untuk mengulasnya.

Dilihat dari pembentukan Prov. di seluruh Indonesia rata-rata berdasarkan atas peningggalan penjajah Belanda yaitu keresidenan, keresidenan inilah menjadi cikal bakal atau patokan dari pembentukan Prov, Kabupaten di Indonesia. Setelah terjadi era Reformasi pada tahun 1998 dan dibukanya lebar-lebar keran informasi serta berpendapat secara bebas tanpa meninggalkan kaidah-kaidah demokrasi dan ham maka banyak tokoh-tokoh masyrakat yang merasa daerahnya tertinggal akibat panjangnya jalur birokrasi atau terlalu luasnya cakupan wilayah yang dibawahi oleh sebuah provinsi ingin memekarkan diri menjadi sebuah provinsi, kejadian tersebut dapat dilihat dari kutipan-kutipan yang telah blopini sajikan diatas. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sistem kita, tidak ada yang salah dengan Provinsi Sumatera Utara yang selama ini menjadi provinsi bagi kabupaten-kabupaten yang ingin memekarkan diri menjadi sebuah provinsi, yang bermasalah justru oknum-oknum yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia ini baik tingkat Provinsi maupun sampe tingkat desa. Namun blopini juga tidak bisa menafikan bahwa jika terjadi pemekaran maka jangkauan dan rentang birokrasi semakin dekat/pendek sehingga pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya dapat maksimal dan baik. Jadi pilihan itu terletak kepada Masyarakat/Rakyat apakah setuju dengan provinsi baru atau tetap terhadap Provinsi yang lama karena segala pilihan tentu memiliki kos dan konsekuensinya masing-masing yang pasti jangan serahkan pilihan itu kepada elit-elit atau kelompok-kelompok yang hanya haus kekuasaan. Apa itu kos dan konsekuensinya mari kita lihat :

Negatif :

  1. Pemindahan ibukota maka otomatis pemindahan administrasi yang tentu memakan banyak biaya.
  2. Membutuhkan banyak pembangunan mulai dari kantor Gubernur, DPRD, sampai kantor SKPD yang tentu memakan banyak biaya.
  3. Berapa tahun akan mengerogoti DAU dan DAK alias Dana dari APBN hanya untuk persiapan dan pembangunan pemerintahan yang baik dan lancar. Sementara DAU dan DAK sangat dibutuhkan untuk kegiatan/program lain bukan hanya untuk pengadaan bangunan kantor maupun pengadaan alat penunjang kerja baik Mobil, Motor, maupun Meubiler.
  4. Munculnya raja-raja baru/elit-elit baru yang belum tentu setelah pemekaran akan berpihak dengan Rakyat/Masyarakat Provinsi/kabupaten yang dimekarkan.
  5. Berkembangnya isu SARA karena sedikit banyaknya pemekaran akan menimbulkan faksi-faksi baik golongan, suku, maupun agama.
  6. Tidak dijaminnya ketika pemekaran telah terjadi maka kelompok-kelompok yang mendukung tetap bersatu untuk menggapai cita-cita atau visi misi dari pemekaran karena biasanya setelah terjadi pemekaran maka terjadi perebutan kekuasaan yang akhirnya menghabiskan energi dan pembangunan terbengkalai, belum lagi kelompok penolak pemekaran apakah mau bergabung untuk ikut membangun.
  7. Fakta yang ada di lapangan pemekran yang terjadi saat ini hanya 10% yang berhasil dan meraih hasil positif sedangkan yang 90% gatot alias Gagal Total.
  8. Faktanya SDM yang ada di calon pemekaran kurang, karena kebanyakan SDM berkualitas walaupun SDM ini berasal dari daerah yang akan dimekarkan lebih suka adu nasib ke daerah lain karena lebih banyak untungnya baik segi finansial maupun kelayakan hidup.
  9. Faktanya studi kelayakan untuk membuat sebuah pemekaran kurang jika tidak bisa dibilang tidak ada sama sekali, harusnya studi kelayakan ini meniru sertifikasi iso dengan pertanyaan pertanyaan-pertanyaan APA, KENAPA, BAGAIMANA, dan KAPAN?.
  10. Silahkan pembaca tambahkan sendiri.

Positif :

  1. Rentang birokrasi semakin tergerus alias makin pendek sehingga  pelayanan kepada Masyarakat/Rakyat dapat maksimal dan baik.
  2. Rentang kendali atau lama tempuh dari medan ke tabagsel paling(18 jam) ke tabagteng (10 jam)  tabagut (6 jam) jelas sangat jauh jadi jika pemekaran terjadi maka mempersingkat jarak otomatis mempersingkat segala hal baik dari hitung-hitungan politik, ekonomi, ataupun budaya.
  3. Luas wilayah yang lebih kecil sehingga memudahkan untuk lebih cepat mengetahui kebutuhan Rakyat/Masyarakat.
  4. Memaksimalkan PAD (pendapatan asli daerah) karena dengan luas wilayah yang kecil dan rentang birokrasi yang pendek maka PAD dapat dikelola dengan baik serta maksimal.
  5. Kelompok-kelompok pro pemekaran jika terus dan tetap bersinergi akan menjadi kekuatan pembangunan yang sangat baik karena kelompok-kelompok ini tentu mempunyai visi dan misi yang beragam dan sudah melalui pemikiran panjang, jika ini mampu dimanfaatkan secara positif maka pemekaran akan menjadi sebuah ide atau opsi yang sangat menguntungkan.
  6. Silahkan pembaca tambahkan lagi.

Dari ulasan diatas maka terlihat jelas bahwa apapun keputusannya harus dipikirkan matang-matang plus dan minus dari sebuah pemekaran, akhirnya blopini serahkan kembali kepada pembaca maupu kepada Rakyat/Masyarakat umumnya apakah mau dimekarkan tau tetap seperti sekarang karena setiap keputusan ada konsekuensinya alias perlu kos. Yang pasti jangan biarkan Anda semua menjadi alat bagi seseorang atau kelompok padahal Anda tidak tahu apa gunanya untuk Anda.

Untuk semua itu NKRI tetap menjadi Harga Mati.

Salam

Blopini

One Response to “Perspektif | Pemekaran Sumatera Bagian Tenggara menjadi Provinsi”

  1. udah tak perlu pemekaran propinsi
    di sumatra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 734 other followers

%d bloggers like this: